V-Today, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa langkah ini mirip dengan kebijakan BBM Satu Harga yang sudah berjalan. Menurutnya, ini merupakan narasi yang positif untuk pemerataan energi di tanah air.
“Sama seperti BBM Satu Harga, saya pikir narasinya bagus untuk masyarakat luas. Jadi masyarakat seluruh Indonesia bisa mendapatkan harga yang sama,” ujar Fadjar di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).
15 Hari Keliling Dunia, Ini Hasil Lawatan Internasional Presiden Prabowo
Fadjar tidak menampik bahwa harga LPG 3 kg saat ini masih berbeda-beda, bahkan dalam satu provinsi yang sama. Melalui kebijakan satu harga ini, Pertamina berharap distribusi dan akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi bisa lebih merata.
“Ya pasti kita support,” tegasnya.
Pertamina sebagai BUMN hanya tinggal menunggu payung hukum resmi untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, akan ada koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Kami ini pelaksana. Jadi yang dibutuhkan adalah regulasinya. Untuk teknis distribusi, selama ini sebenarnya sudah berjalan dan tinggal diperkuat,” tambah Fadjar.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun revisi dua Peraturan Presiden, yakni:
-
Perpres Nomor 104 Tahun 2007
-
Perpres Nomor 38 Tahun 2019
Revisi ini bertujuan untuk:
-
Mewujudkan energi berkeadilan
-
Menjamin distribusi LPG 3 kg bagi rumah tangga, nelayan, petani, dan usaha mikro
-
Menekan kebocoran distribusi LPG subsidi
-
Menetapkan satu harga berdasarkan biaya logistik di tiap daerah
“Kita akan ubah beberapa metode agar tidak ada kebocoran, termasuk soal harga di daerah. Nanti kita tetapkan satu harga supaya tak ada permainan harga di bawah,” jelas Bahlil.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menambahkan bahwa kebijakan satu harga LPG 3 kg akan ditetapkan untuk setiap provinsi. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
“Misalnya, ada yang Rp 14.000, ada yang Rp 15.000 tergantung transportasi. Harga akan kita evaluasi untuk masing-masing provinsi,” kata Yuliot, Kamis (3/7/2025).
Skema penentuan harga ini mirip dengan harga BBM non subsidi seperti Pertamax, di mana harga LPG di daerah ditentukan berdasarkan biaya logistik.
“Di beberapa daerah, harga LPG bisa mencapai Rp 50.000 per tabung, padahal HET-nya hanya sekitar Rp 14.000,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan regulasi baru ini dapat diterapkan mulai tahun depan.(AL)
2 Comments