Gaza di Ambang Kelaparan: 1 dari 3 Orang Tak Makan Berhari-hari, 90 Ribu Ibu dan Anak Butuh Perawatan

PBB dan negara Barat desak Israel buka akses bantuan ke Gaza. Sementara itu, laporan soal kejahatan perang di lokasi distribusi makanan terus muncul.

V-Today, INTERNASIONAL — Krisis pangan di Gaza makin parah. Hampir 1 dari 3 orang tidak makan selama berhari-hari, menurut Badan Pangan Dunia (WFP) pada Rabu (23/7).

“Malnutrisi melonjak tajam. Ada 90.000 ibu dan anak yang butuh perawatan segera,” kata WFP dalam pernyataan ke AFP.

Korban Meninggal karena Kelaparan Terus Bertambah

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan 9 orang meninggal dunia karena kelaparan pada Jumat lalu. Total korban sejak perang dimulai kini mencapai 122 jiwa.

Israel menyatakan tidak menghalangi masuknya bantuan. Pemerintah menyalahkan Hamas atas krisis ini.

Rafah Jadi Penjara Raksasa? Israel Dituding Siapkan Langkah Awal Pengusiran Total Warga Gaza

Bantuan Udara Dipertimbangkan, Tapi Dinilai Tak Efektif

Seorang pejabat keamanan Israel menyebutkan bahwa bantuan lewat jalur udara mungkin akan diizinkan dalam beberapa hari ke depan. Namun, organisasi kemanusiaan menilai cara ini tidak efisien dan berisiko tinggi.

Media lokal melaporkan Uni Emirat Arab dan Yordania siap melakukan pengiriman bantuan dari udara. Tapi militer Yordania mengaku belum mendapat izin dari Israel.

PBB menyebut rencana ini sebagai “pengalihan perhatian dari kegagalan aksi nyata.”

Desakan Internasional ke Israel

Jerman, Prancis, dan Inggris secara bersama-sama mendesak Israel segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Mereka juga menuntut penghentian perang dan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung. “Menahan bantuan pokok kepada warga sipil adalah tindakan yang tak bisa diterima,” tegas pernyataan mereka.

Ungkap Laporan PBB, 48 Perusahaan Global Terlibat dalam Dugaan Genosida Israel di Gaza

Sekjen PBB António Guterres menambahkan:

“Saya tak bisa mengerti mengapa banyak pihak di dunia ini bersikap begitu dingin. Tak ada rasa kemanusiaan, tak ada belas kasih.”

Guterres juga menyebut bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina tewas saat mencoba mengakses bantuan makanan sejak 27 Mei.

Tuduhan Kejahatan Perang di Lokasi Bantuan

Seorang kontraktor keamanan AS, Anthony Aguilar, yang bekerja untuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), mengaku menyaksikan kejahatan perang saat distribusi bantuan Mei dan Juni lalu.

Ia menyebut militer Israel (IDF) dan kontraktor AS menggunakan peluru tajam, mortir, dan tank di area distribusi makanan.

“Dalam karier saya sebagai tentara, saya belum pernah melihat kekejaman seperti ini terhadap warga sipil,” katanya kepada BBC.

Pihak GHF menolak tudingan tersebut. Mereka menyebut Aguilar sebagai mantan kontraktor yang dipecat karena pelanggaran etik.

Gencatan Senjata Gaza Didorong Trump, Hamas Sambut Baik Tapi Israel Bungkam, Dunia Bertanya-Tanya

Negosiasi Gencatan Senjata Mandek

Negosiasi damai kembali menemui jalan buntu. AS dan Israel menarik tim perunding mereka dari Doha, Qatar.

Presiden AS Donald Trump mengatakan, “Hamas tidak benar-benar ingin berdamai. Saya pikir mereka ingin mati.”

Namun pejabat Hamas membantah hal ini dan menyebut negosiasi masih berlangsung.

Fakta Perang: Lebih dari 59.000 Tewas di Gaza

Perang dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

Lebih dari 59.000 orang telah tewas di Gaza sejak itu, menurut data Hamas.

Setelah sempat ada jeda dua bulan, Israel kembali melancarkan serangan dan memblokir total bantuan kemanusiaan sejak awal Maret. Blokade ini sedikit dilonggarkan setelah tekanan internasional.

Serangan Granat di Gaza Lukai 2 Pekerja AS, GHF Tuding Hamas Dalangnya

Namun krisis masih memburuk. Lebih dari 90% rumah di Gaza rusak. Hampir semua penduduk telah mengungsi berulang kali.

Prancis Akan Akui Negara Palestina

Kamis lalu, Prancis mengumumkan akan mengakui Palestina sebagai negara resmi pada September mendatang. Langkah ini mendapat kecaman dari Israel dan AS.

Sehari kemudian, sepertiga anggota parlemen Inggris menandatangani surat desakan agar Inggris melakukan hal yang sama.

Namun PM Inggris Keir Starmer menyatakan pengakuan itu harus menjadi bagian dari solusi dua negara.(AL)

Sumber: BBC