Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat Usai Hasto Dapat Amnesti

Isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran kembali menguat. Setelah Hasto Kristiyanto mendapat amnesti, PDIP disebut-sebut akan masuk ke jajaran pemerintahan.

Jakarta, V-Today – Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Hal ini mencuat setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, mendapat amnesti, dan Tom Lembong mendapat abolisi.

Langkah ini dinilai membuka jalan bagi PDIP untuk bergabung ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Sejak pelantikan pada Oktober 2024, isu perombakan kabinet sudah beberapa kali muncul. Namun, belum ada langkah konkret yang dilakukan presiden.

Menurut Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Prabowo hanya akan merombak kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja optimal.

“Reshuffle bisa terjadi jika menteri gagal capai target presiden, atau bila ada kebutuhan penyegaran politik,” kata Arya, dikutip Senin (4/8).

Ia juga menyebut faktor lain, seperti konflik internal partai, kontroversi menteri, dan penguatan koalisi, turut menjadi pertimbangan reshuffle.

Arya menyatakan, Prabowo mungkin menunggu sikap politik PDIP sebelum mengambil keputusan besar.

Sepekan sebelum pengumuman amnesti, Prabowo sempat menyampaikan sinyal reshuffle. Ia menyindir para menteri yang lambat atau tidak bisa menjalankan perintah.

“Kalau tidak bisa kerja, ya terpaksa saya reshuffle,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mencontohkan program Koperasi Desa. Ia menunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai ketua satuan tugas pembentukan koperasi.

Prabowo mengaku lega karena semua menteri menjawab siap.

“Kalau jawabnya ‘tidak bisa, Pak’, wah ini repot. Tapi alhamdulillah, mereka bilang bisa,” ucapnya.

Langkah Prabowo memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto dianggap sebagai upaya rekonsiliasi politik.

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu Fraksi PDIP DPR. Kini ia bebas berkat amnesti dari presiden.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyatakan dukungan kepada pemerintah.

“Kami mendukung pemerintah, selama tujuannya menjaga bangsa dan rakyat,” ujar Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP, dalam acara bimtek di Bali (31/7).

PDIP juga siap menyumbangkan gagasan untuk memastikan arah pemerintahan tetap sesuai konstitusi.

Dengan sinyal kuat dari Prabowo dan dukungan resmi dari PDIP, reshuffle kabinet tampaknya tinggal menunggu waktu.

Langkah ini bisa menjadi strategi politik penting untuk memperkuat koalisi dan mempercepat pencapaian program prioritas nasional.(*)