V-Today, NASIONAL – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mendorong agar pemerintah, khususnya melalui Kementerian Kebudayaan, lebih transparan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menyoroti belum adanya kejelasan di ruang publik mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulis proyek besar tersebut.
“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa 113 orang itu, hanya editor umumnya saja yang kita ketahui. Bahkan juga ada santer kabar, ada asisten yang mengerjakan,” tegas Bonnie usai kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025).
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap program kebudayaan, khususnya proyek penulisan sejarah nasional. Di Undip, Komisi X menerima berbagai masukan dari akademisi, sejarawan, pegiat budaya, aktivis, hingga guru.
Baca Juga : Anggota DPR Soroti Tantangan BSN dalam Sosialisasi SNI dan Sertifikasi Produk
Bonnie menyatakan, jika benar tim yang ditugaskan berisi para sejarawan berpengalaman, maka seharusnya mereka sendiri yang menulis, bukan menyerahkannya kepada asisten.
“Kalau misalkan 113 sejarawan ini reputasinya bagus, maka mestinya dialah yang mengerjakan, sehingga tanggung jawab intelektualnya, akademisnya, bahkan bobotnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal proyek ini dirancang, dirinya bersama anggota Komisi X lainnya telah meminta adanya uji publik dan sosialisasi awal agar proyek ini tidak menimbulkan kontroversi. Namun karena kurangnya keterbukaan, justru polemik tetap muncul.
“Sejak proyek ini bermula, saya adalah orang yang pertama mempertanyakan siapa yang menulis, dan juga saya yang mengusulkan saat itu bersama kami teman-teman di Komisi 10 juga untuk melaksanakan uji publik dan sosialisasi sesegera mungkin untuk menghindari kontroversi. Dan memang pada akhirnya tetap terjadi,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca Juga : PMK Merebak Lagi, DPR Dorong Pemerintah Tambah Anggaran Vaksinasi Sapi
Bonnie berharap proses penulisan ulang sejarah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan melibatkan para pakar yang benar-benar kompeten dan diakui publik. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan uji publik yang benar-benar terbuka dan bukan sekadar formalitas.
“Dalam pelaksanaan uji publik pun secara serius, bukan seremoni saja, sehingga bisa menampung masukan banyak dari masyarakat yang pada akhirnya bisa menyempurnakan buku ini dan bisa memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.
Komisi X DPR RI sendiri menerima banyak masukan dari publik mengenai proyek ini. Beberapa pihak khawatir penulisan ulang sejarah bisa diarahkan untuk tujuan politis, terutama jika dilakukan secara tergesa-gesa.
Sebagian anggota Komisi X bahkan meminta agar waktu pengerjaan diperpanjang agar prosesnya lebih mendalam, akurat, dan mampu menyerap beragam perspektif masyarakat.(red/AL)
Leave a comment