Pemerintah fokus tanamkan karakter antikorupsi sejak dini lewat kurikulum, regulasi, dan dukungan keluarga.
V-Today, JAKARTA — Pemerintah memperkuat pendidikan antikorupsi lewat pendekatan menyeluruh. Program ini melibatkan lima pilar masyarakat: keluarga, sekolah, masyarakat, tempat ibadah, dan ruang digital.
Deputi Kemenko PMK, Warsito, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menumbuhkan integritas.
“Kesadaran integritas sangat penting dalam membentuk SDM unggul sesuai visi Indonesia Maju 2025–2029,” ujar Warsito dalam rapat koordinasi teknis lintas kementerian, Selasa (22/7/2025).
Warsito menjelaskan, pendidikan antikorupsi akan diintegrasikan ke dalam revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bukan hanya program tambahan.
Ia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia selama lima tahun berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index. Namun, budaya baik ini perlu dipadukan dengan pemahaman regulasi soal gratifikasi.
Direktur Sosialisasi KPK, Amir Arief, menyatakan bahwa KPK mendukung penuh integrasi pendidikan antikorupsi ke sistem pendidikan nasional.
Prabowo: KEK Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% dalam 5 Tahun
“Setiap dua tahun kami melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan,” jelasnya.
Temuan SPI 2024 mencengangkan:
-
43% siswa dan 58% mahasiswa masih menyontek
-
Plagiarisme terjadi pada 6% guru dan 43% dosen
-
65% sekolah masih menerima hadiah dari orang tua
-
22% sekolah ditemukan menerima suap untuk kelulusan
-
12% sekolah menyalahgunakan Dana BOS
-
28% sekolah terlibat pungli dalam PPDB
KPK menilai perlunya regulasi nasional khusus sebagai dasar hukum kuat bagi pelaksanaan pendidikan antikorupsi.
Direktur BPS, Nurma Midayanti, menyebut pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai integritas sejak dini.
“Kita perlu edukasi parenting antikorupsi kepada orang tua dan wali murid,” tegasnya.
Menurut data IPAK 2024, indeks perilaku antikorupsi turun dari 3,92 (2023) menjadi 3,85.
Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menyatakan kesiapan daerah untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam RPJMD.
Menko Polkam Pastikan Indonesia Kerahkan Upaya Terbaik Tuntaskan Karhutla Riau
Kemenko PMK juga sedang menyusun sistem pengukuran karakter yang lebih terpadu. Proses evaluasi ini akan tetap dilaksanakan oleh BPS.
“Kami sedang meramu indeks karakter agar terintegrasi untuk monitoring nasional,” tutup Warsito.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh KPK, BPS, Kemendagri, Kemenag, Bappenas, serta Kemendikbudristek, baik secara daring maupun luring.(*)
Leave a comment