V-Today, NASIONAL – Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) kembali merebak di beberapa daerah di Indonesia dan mengancam ketahanan sektor peternakan nasional. Seiring dengan peningkatan kasus ini, kebutuhan akan vaksin PMK juga melonjak. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengatasi kekurangan vaksin melalui pengadaan mandiri dan percepatan distribusi vaksin yang tersedia.
Namun, penanganan wabah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran pengadaan vaksin. Hal ini mendapat sorotan dari Komisi IV DPR RI, yang mendesak agar pemerintah serius dalam menambah alokasi anggaran vaksin PMK.
“Kita sudah melihat fasilitas yang ada di Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma. Dan kita bangga karena kita di sini berhasil mandiri, dalam arti mampu untuk memproduksi vaksin sendiri. Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia telah bebas dari PMK, namun sayangnya tahun 2022 kita kembali menjadi negara yang masih ada PMK. Untuk itu kita akan berupaya mendorong terkait anggarannya,” tutur Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/7/2025).
Daniel menjelaskan bahwa dari total 11 juta populasi sapi di Indonesia, terdapat sekitar 7 juta ekor yang membutuhkan vaksinasi. Artinya, diperlukan 14 juta dosis vaksin PMK. Namun hingga saat ini, anggaran pemerintah baru cukup untuk memenuhi 4 juta dosis.
“Sehingga kita kekurangan 10 juta vaksin. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena ini menjadi program yang urgen,” tandas politisi Fraksi PKB tersebut.
Baca Juga : Dubes Rusia Temui Fadli Zon, Undang DPR Hadiri Eurasian Women’s Forum 2024
Daniel juga menegaskan bahwa jika langkah antisipasi ini tidak segera diambil, harapan untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara bebas PMK akan semakin sulit tercapai.
“Salah satu alternatif upaya mengantisipasi yang dilakukan adalah kita akan gotong-royong. Di luar anggaran pemerintah, kita akan mendorong pihak swasta serta memberikan sosialisasi pendidikan kepada peternak-peternak agar bisa melakukan vaksin mandiri,” jelasnya.
Sebagai informasi, wabah PMK pertama kali kembali terdeteksi di Indonesia pada 9 Mei 2022. Atas kejadian itu, Menteri Pertanian menetapkan status wabah nasional, dan status Indonesia sebagai negara bebas PMK dicabut oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Pencabutan status ini berdampak signifikan pada perdagangan hewan hidup dan produk turunannya ke luar negeri.(red/AL)
2 Comments