Prabowo Murka: Negara Rugi Rp100 Triliun Akibat Beras Oplosan, Hanya Dinikmati 4-5 Pengusaha!

Presiden Prabowo perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut tuntas mafia beras oplosan yang rugikan negara triliunan setiap tahun.

V-Today, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas terhadap praktik beras oplosan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Ia menyebut praktik ini hanya menguntungkan segelintir pengusaha.

“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri, usut dan tindak! Ini pidana. Kerugian ekonomi bangsa Indonesia mencapai Rp100 triliun setiap tahun,” tegas Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/7/2025).

Prabowo menyayangkan, di tengah upaya keras pemerintah mencari pendapatan lewat pajak dan cukai, justru ada praktik curang seperti ini yang merugikan negara besar-besaran.

“Menteri Keuangan setengah mati cari uang. Tapi Rp100 triliun tiap tahun malah dinikmati 4 sampai 5 kelompok usaha,” ucapnya.

Prabowo Serahkan 90.000 Hektare Lahan untuk Gajah Usai Dapat Surat dari Raja Charles III

Presiden menyebut pelaku pengoplosan beras sebagai pengkhianat bangsa. Menurutnya, aksi ini membuat Indonesia sulit bangkit dan melukai kepentingan rakyat kecil.

“Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh UUD. Saya tidak bisa terima. Kalau mereka tidak kembalikan, kita sita semua itu—penggiling-penggiling padi yang brengsek itu!” seru Prabowo.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan beras oplosan dijual sebagai beras premium di sejumlah supermarket. Produk dikemas ulang dan tidak sesuai standar.

“Kami ambil sampel dari banyak supermarket. Ada 212 merek yang tidak memenuhi mutu. Bahkan banyak kemasan 5 kg, isinya cuma 4,5 kg,” ujar Amran, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Antara.

Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI (16/7), Amran mengungkapkan bahwa 26 merek sudah mengakui melakukan pengoplosan beras.

“Kami sudah menyurat ke Kapolri dan Jaksa Agung. Tanggal 10 (Juli) diperiksa, dan 26 merek mengaku,” tambahnya.

Upacara 17 Agustus 2025 Resmi Digelar di Jakarta, Bukan di IKN

Tim gabungan dari Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi lain kini tengah menelusuri jalur distribusi dan produksi. Pemerintah juga menyoroti manipulasi label dan komposisi dalam produk beras oplosan ini.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum atas mafia pangan harus menjadi prioritas nasional.

“Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita tindak tegas,” pungkasnya.(*)

Sumber: Kompas